Cara pemerintahmemberantaspinjaman online ilegal
Jakarta, 20 Agustus 2021. Menanggapibanyaknyainformasidarimasyarakat yang dirugikanolehpinjaman online ilegal, OtoritasJasaKeuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), KepolisianRepublik Indonesia (Polri), KementerianKomunikasidanInformasiRepublik Indonesia (Kominfo) danKementerianKoperasidan Usaha Kecil danMenengahRepublik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikanpernyataanbersamakomitmenmemperkuatlangkah-langkahpemberantasanpinjaman online ilegal.
Pernyataanbersamaoleh lima kementeriandanlembagainidilakukanpadahariJumatsecara virtual dandihadiriolehKetuaDewanKomisioner OJK WimbohSantoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, KapolriJendralListyoSigitPranowo yang diwakiliolehKabareskrimKomjenAgusAndrianto, MenteriKominfo Johnny G. Plate, danMenteriKoperasidan UKM TetenMasduki.
Pernyataanbersamainiditujukanuntukmeningkatkantindakannyatadarimasing-masingkementeriandanlembagadalammemberantaspinjaman online ilegalsesuaikewenangannyauntukmelindungimasyarakat.
KetuaDewanKomisioner OJK WimbohSantosomenyampaikan OJK selamainitelahmelakukanberbagaikebijakanuntukmemberantaspinjaman online ilegalmelaluiSatgasWaspadaInvestasi (SWI), termasukmenjalankanberbagai program edukasikepadamasyarakatuntukmenggunakan fintech lending yang terdaftaratauberizin di OJK danmencegahmasyarakatmemanfaatkanpinjaman online ilegal. OJK jugamengapresiasiupaya-upaya yang telahdilakukanolehanggota SWI lainnya, di antaranyamelakukan cyber patrol, melakukanpemblokiranrutin situs danaplikasipinjolilegal, menertibkankoperasisimpanpinjam yang menawarkanpinjaman online, melakukanpelarangan payment gateway, danmelakukan proses hukumterhadappinjolilegal.
OJK jugatelahmendapatkanresponpositifdari Google ataspermintaankerjasamamengenaisyarataplikasipinjamanpribadi di Indonesia yang seringdisalahgunakanolehpinjaman online ilegal. Terhitungsejaktanggal 28 Juli 2021, Google menambahkanpersyaratantambahankelayakanbagiaplikasipinjamanpribadiantara lain berupadokumenlisensiatauterdaftar di OJK.
“Upaya-upayapreventifdankuratifdalampenangananpinjaman online ilegaltidakbolehberhentisampaidisini. Seluruhanggota SWI harusmembangunsuatusistem yang terintegasidanterstrukturuntukmelawanmasifnyapenawaranpinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegalharuskitabasmibersamakarenapelakupinjaman online ilegalmembebanidanmerugikanmasyarakat. Kedepannya, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM danPolriharusmenerapkanstrategi yang lebihefektif, terstrukturdanterarahuntukmembasmipinjaman online ilegal, yang kami wujudkanbersamadalamPernyataanBersamaini,” tegasWimbohSantoso.
Gubernur BI, Perry Warjiyomenyampaikanbahwa BI berkomitmendanmendukungpenuhsetiapupayadanlangkahbersamauntukmenjaga agar sektorkeuangandapatterustumbuhsecarasehatdanberkontribusipositifdanefektifterhadappemulihanekonomi. BI jugaterusberkomitmenuntukselalumenjadimitrastrategisdalamsinergiantarotoritasdalammentransmisikankebijakan, tanpatergangguolehadanyapraktikbisnis yang tidaksehatsepertipinjaman online ilegal. Dukunganpenuh BI selakuotoritas di bidangSistemPembayaranantara lain : i) menekankanpenerapanaspekkehati-hatianolehPenyediaJasaPembayaran (PJP) nonbank dalammenjalankanbisnisnyadanmenjalankankewajiban Anti PencucianUangdanPencegahanPendanaanTerorisme (APU-PPT) termasukmenerapkanprinsip Know Your Customer; ii) melarang PJP nonbank, yaituuntuktidakbekerjasamadenganataumemfasilitasipenyelenggarapinjaman online ilegal; dan iii) memperkuatliterasikeuangandanmelakukan program komunikasisecaraaktifdanmenyeluruhuntukmeningkatkankewaspadaanmasyarakatterhadappenawaranpinjaman online ojk.
MenteriKominfo Johnny G. Plate menyatakankemajuansektorteknologifinansial (tekfin) terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakansuatuhal yang membanggakan.
“Namunkitatetapharusberhati-hatikarenasejaktahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, KementerianKominfotelahmemutusakses 3.856 kontenterkait fintech yang melanggarperaturanperundangan, termasuk platform pinjaman online tanpaizin/ilegal,” ujarnya.
Menteri Johnny mengapresiasiinisiatifpernyataanbersamauntukmeningkatkankomitmenpemberantasanaktivitaspinjaman online ilegalsertamemperkuatperlindungankonsumen di Indonesia.
“Kami mengajakdantentusiapuntukbersama-samakementerian danlembagaterkaitsecarakhusus OJK, BI, Kemenkop UMKM, danKepolisian RI danpemangkukepentingandarisektorprivatuntukmewujudkanekosistempinjaman online yang kondusifdanaman yang bermanfaatbagimasyarakat yang mendorongperekonomiannasional,” tandasnya.
MenteriKoperasidan UKM TetenMasdukimenegaskan, aktivitaspinjaman online ilegal yang mengatasnamakan/berkedokKoperasiSimpanPinjam (KSP), dapatmemperburukcitrakoperasi. KementerianKoperasidan UKM, jugatelahbekerjasamadenganSatgasWaspadaInvestasi, gunamenghentikanaktivitasbisnispinjaman online ilegal yang mengatasnamakan/berkedok KSP. KementerianKoperasijugatelahmelakukanbeberapa program edukasikepadagerakankoperasiataupunmasyarakatluasuntukmengantisipasipinjaman online ilegalmengatasnamakan/berkedokkoperasi, sepertiPenguatanFungsiPembinaanKoperasi, PenguatanFungsiPengawasanKoperasidanPeningkatanLiterasi KSP. Hal inibertujuan agar masyarakattahunilai – nilai yang dimilikiolehkoperasi.
“Pinjaman online ilegalsudahsemakinmarakterjadidanmengakibatkankerugianbesarbagimasyarakat, utamanya di tengahsituasipandemi Covid-19. MelaluiKomitmenbersamaini, merupakanlangkahkonkritsinergiKementerian/Lembagauntukpencegahan, penanganan, pengaduan, danpenegakanhukumdalampemberantasanpinjaman online ilegal,” kata TetenMasduki.
KapolriJendralListyoSigitPranowomengatakan bahwapadaperiodetahun 2018 s.d 2021, Polritelahmelakukan 14 penegakanhukumpinjaman online ilegaldenganberbagai modus operandi yang merugikanmasyarakat. Menindaklanjutihaltersebut, dibutuhkanpedomanbagi para pihakuntukmelaksanakankerjasamadalamrangkamelindungimasyarakatdaripenawaranpinjaman online ilegaldanmemperkuatupayapemberantasanpinjaman online ilegal.
“Pernyataanbersamainimerupakansalahsatuwujudkehadirannegara di tengah-tengahmasyarakatgunamemberikan rasa amanbagimasyarakat, terutamabagimereka yang mengalamitekananekonomiakibatpandemi Covid-19,” kata Kapolri.
PernyataanBersama
Dalamrangkameningkatkankewaspadaanmasyarakatataspenawaranpinjaman online ilegaldanmemperkuatupayapemberantasanpinjaman online ilegal, sertaberdasarkan Nota KesepahamantentangKoordinasiPencegahandanPenangananDugaanTindakanMelawanHukum di BidangPenghimpunan Dana MasyarakatdanPengelolaanInvestasi, OtoritasJasaKeuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KementerianKomunikasidanInformatikaRepublik Indonesia, danKementerianKoperasidan Usaha Kecil danMenengahRepublik Indonesia menyampaikanPernyataanBersamasebagaiberikut:
- Pencegahan
- Memperkuatliterasikeuangandanmelakukan program komunikasisecaraaktifdanmenyeluruhuntukmeningkatkankewaspadaanmasyarakatataspenawaranpinjaman online
- Memperkuat program edukasikepadamasyarakatuntukmeningkatkankehati-hatiandalammelakukanpinjaman onlinedanmenjaga data pribadi.
- Memperkuatkerjasamaantarotoritasdanpengembangaplikasiuntukmencegahpenyebaranpinjaman onlineilegalmelaluiaplikasidanpenyediajasateleponseluleruntukmenyebarkaninformasikewaspadaanmasyarakatataspenawaranpinjaman online
- Melarangperbankan, PenyediaJasaPembayaran (PJP) nonbank, aggregator, dankoperasibekerjasamaataumemfasilitasipinjaman onlineilegal, danwajibmematuhiprinsipmengenalipenggunajasa (Know Your Customer) sesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.
- PenangananPengaduanMasyarakat
- Melakukantindaklanjutataspengaduanmasyarakatsesuaidengankewenanganmasing-masingKementerian/Lembagadan/ataumelaporkankepadaKepolisian Negara Republik Indonesia untukdilakukan proses hukum.
- PenegakanHukum
- Melakukan proses hukumterhadappelakupinjaman onlineilegalsesuaikewenanganmasing-masingKementerian/Lembaga.
- Melakukankerjasamainternasionaldalamrangkapemberantasanoperasionalpinjaman online
TindaklanjutPernyataanBersamainiakandiwujudkandalamPerjanjianKerjaSama (PKS) tentangPemberantasanPinjaman Online Ilegal yang akanmemuatlangkah-langkahdarimasing-masingKementerian/Lembaga yang terkoordinasidalamSatuanTugasWaspadaInvestasi.
Upayainitentunyamemerlukanperansertamasyarakatdalammembantumemutusmatarantaijebakanpinjaman online ilegaldanhanyamenggunakan fintech lending yang terdaftar di OJK.